Gennus.id | Kota Bogor – Tekanan terhadap Pemerintah Kota Bogor kembali mengeras. Puluhan massa Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) Bogor Raya menggelar aksi jilid III di Balai Kota Bogor, Rabu (19/8/2026), dengan kembali menyoroti kekosongan jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan yang disebut telah berlangsung sejak akhir Maret 2026.
PPAK menilai kekosongan kursi strategis di perusahaan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kepastian. Bagi mereka, persoalan tersebut bukan sekadar soal jabatan yang belum terisi, tetapi menyangkut transparansi, profesionalisme dan tata kelola perusahaan milik daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Koordinator Lapangan PPAK Bogor Raya, Frans, berdiri di garis depan aksi dengan mendesak Wali Kota Bogor segera membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan.
Frans menilai proses pengisian jabatan strategis tersebut harus dibuka secara terang dan dapat diawasi publik. Ia juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk politisasi, titipan maupun nepotisme dalam menentukan orang yang akan duduk di kursi direksi.
“Kami mempertanyakan kenapa jabatan strategis ini dibiarkan kosong sejak akhir Maret. Jangan sampai kekosongan ini justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu. Kalau memang mau memilih direksi, lakukan secara terbuka dan jangan bermain di ruang gelap,” tegas Frans.
Menurut PPAK, Perumda Tirta Pakuan bukan sekadar perusahaan daerah. Kinerja perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Karena itu, posisi direksi harus diisi melalui proses yang mengutamakan kompetensi, integritas dan profesionalisme.
Frans juga mempertanyakan sejauh mana publik dapat mengetahui proses seleksi calon direksi, mulai dari mekanisme pembentukan Pansel, siapa saja yang terlibat hingga indikator kompetensi yang digunakan dalam menentukan calon pimpinan perusahaan daerah.
“Kursi direksi bukan hadiah politik dan bukan tempat membalas jasa. Jabatan itu harus diberikan kepada orang yang benar-benar punya kompetensi dan integritas,” ujarnya.
Dalam aksi jilid III ini, PPAK kembali mendesak Wali Kota Bogor segera membentuk dan/atau mengaktifkan Pansel Direksi Perumda Tirta Pakuan. Mereka meminta seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel serta menutup ruang bagi politisasi dan nepotisme.
PPAK juga mengingatkan agar proses pengisian direksi tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Publik, menurut mereka, harus memiliki ruang untuk mengetahui dan mengawasi proses tersebut sejak tahapan seleksi hingga penetapan direksi terpilih.
“Jangan coba-coba mengisi kursi direksi dengan cara-cara yang tidak transparan. Kami akan kawal proses ini. Kalau ada indikasi permainan, PPAK tidak akan diam,” tegas Frans.
Aksi jilid III tersebut menjadi penegasan bahwa PPAK Bogor Raya belum menganggap persoalan kekosongan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan selesai. Mereka meminta Pemkot Bogor segera memberikan kepastian dan memastikan proses pengisian jabatan strategis tersebut benar-benar berjalan berdasarkan kompetensi, transparansi dan kepentingan publik.(Rls/Red)
