Gennus.id | Jakarta – Suasana di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa mencekam sehari sebelum putusan dibacakan dalam perkara gugatan terbesar sepanjang sejarah peradilan Indonesia. Perkara yang mempertemukan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk dengan nilai sengketa mencapai Rp119 triliun ini memicu berbagai spekulasi serius, bahkan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan ketat.
Pengamanan diperketat, pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke gedung pengadilan dilakukan dengan lebih teliti dari biasanya. Hal ini terjadi menyusul beredarnya kabar bahwa KPK telah melakukan pengawasan dan operasi senyap sejak pekan lalu, mencium adanya indikasi dugaan penyuapan bernilai puluhan juta dolar yang ditujukan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini. Apabila gugatan CMNP dikabulkan, negara berhak mendapatkan pendapatan pajak sebesar AS$23 juta.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa majelis hakim yang diketuai oleh Fajar Kusuma Aji dikhawatirkan akan memutuskan gugatan dengan status Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tersebut rencananya akan dibacakan pada Rabu, 22 April 2026 melalui sistem pengadilan elektronik (E-Court).
Menyikapi kasak-kusuk tersebut, Direktur Utama CMNP, Ir. Arief Budhy Hardono, mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung. Ia meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap majelis hakim guna mencegah terjadinya praktik penyuapan yang dikhawatirkan merusak keadilan.
“Apabila benar putusan tersebut dijatuhkan, maka jelas hal itu akan sangat menguntungkan pihak Hary Tanoe dan MNC. Hal ini sekaligus membenarkan apa yang telah disampaikan kuasa hukum mereka, Hotman Paris Hutapea, yang berkali-kali menyatakan di persidangan bahwa gugatan ini pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan yang kuat, seolah-olah pihak tergugat sudah mengetahui isi putusan jauh sebelum dibacakan,” tegas Arief dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).
Hingga berita ini disampaikan, majelis hakim yang menangani perkara memilih untuk bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun. Berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan awak media, termasuk kepada anggota majelis hakim Eryusman SH melalui telepon dan pesan singkat, tidak mendapatkan tanggapan.
Berdasarkan Fakta Persidangan, Gugatan CMNP Telah Terbukti Beralasan
Dari rangkaian persidangan yang telah berlangsung, CMNP menegaskan bahwa seluruh dalil gugatannya telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan, serta telah mematahkan seluruh bantahan yang diajukan oleh pihak lawan. Berikut adalah rincian pembuktian yang berhasil disampaikan:
Gugatan Tidak Kurang Pihak
Pihak Hary Tanoe dan MNC berdalih bahwa gugatan tidak lengkap karena tidak melibatkan Drosophila Enterprise dan PT Bank Unibank Tbk (BBKU). Namun dalih ini telah terbukti tidak berdasar.
CMNP membuktikan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan hukum apa pun dengan Drosophila Enterprise yang berkedudukan di Singapura. Seluruh transaksi dilakukan langsung dengan Hary Tanoe melalui MNC. Lebih lanjut, perusahaan tersebut hanya berupa perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Hary Tanoe dan istrinya, sehingga keterlibatannya tidak diperlukan dalam proses hukum ini.
Sementara itu, PT Bank Unibank Tbk juga tidak perlu digugat karena dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tahun 2008, bank tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kewajiban mencairkan Surat Berharga Pasar Uang dalam bentuk Negotiable Certificate of Deposit (NCD) karena penerbitannya melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, CMNP juga tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan bank tersebut, sebab seluruh proses penerbitan NCD dilakukan oleh Hary Tanoe melalui MNC.
Gugatan Tidak Salah Pihak
CMNP juga membantah dalih bahwa gugatan keliru menentukan pihak tergugat. Dalam gugatan ini, Hary Tanoe digugat secara pribadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Berdasarkan bukti yang disampaikan, pada saat transaksi berlangsung, Hary Tanoe menjabat sebagai Direktur Utama MNC dan seharusnya mengetahui bahwa NCD yang diserahkan kepada CMNP merupakan surat berharga yang tidak sah karena penerbitannya melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tahun 1988. Selain itu, terbukti pula bahwa Hary Tanoe adalah pemilik manfaat sekaligus pihak yang mengendalikan seluruh kebijakan MNC, sehingga ia dan perusahaannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama.
Gugatan Bukan Nebis in Idem
Dalih yang menyatakan bahwa gugatan ini sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya juga terbukti tidak benar. Gugatan yang diajukan CMNP pada tahun 2004 lalu menuntut agar NCD dinyatakan sah dan dapat dicairkan, dengan melibatkan pihak-pihak yang berbeda seperti PT Bank Unibank Tbk, BPPN, dan instansi pemerintah.
Sementara itu, gugatan saat ini diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, dengan pihak tergugat yang juga berbeda. Dengan demikian, subjek, objek, dan tujuan hukum kedua perkara tersebut jelas berbeda satu sama lain.
Gugatan Tidak Daluarsa
Terakhir, CMNP juga membuktikan bahwa gugatan yang diajukan pada 28 Februari 2025 ini masih dalam batas waktu yang diizinkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1976 KUHPerdata, jangka waktu daluarsa untuk tuntutan perdata adalah 30 tahun. Sementara itu, kerugian hukum baru dapat diketahui secara pasti setelah adanya putusan Mahkamah Agung pada Desember 2008 yang menyatakan NCD tersebut tidak sah. Sehingga secara hukum, gugatan ini diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
Berdasarkan seluruh pembuktian tersebut, CMNP menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan.(Tim/Red)
