Gennus.id | Jakarta – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul mencuatnya dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Menurut Boyamin, kasus yang tengah menjadi sorotan publik tersebut bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kasus dugaan korupsi ini mencederai sekaligus mengkhianati program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Akibat ulah oknum, kredibilitas Program MBG menjadi tercoreng di mata masyarakat,” ujar Boyamin kepada awak media, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai pengungkapan kasus tersebut seharusnya bisa dilakukan lebih cepat mengingat berbagai indikasi penyimpangan telah lama menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling sering disorot masyarakat adalah dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Sudah lama muncul keluhan dari masyarakat bahwa nilai makanan yang diterima anak-anak hanya sekitar Rp7 ribu per porsi, sementara anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai sekitar Rp15 ribu. Jika benar demikian, berarti ada selisih yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tak hanya terkait pengadaan makanan, Boyamin juga menyoroti sejumlah proyek pengadaan barang yang dinilai janggal dan perlu diusut lebih lanjut. Ia menyebut adanya dugaan mark-up dalam pengadaan kendaraan operasional, motor listrik hingga perlengkapan pendukung lainnya.
“Banyak hal yang perlu dibuka secara transparan dalam kasus ini, mulai dari pengadaan mobil, motor listrik hingga barang-barang lainnya. Misalnya pengadaan motor listrik yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan harga satuan sekitar Rp40 juta, padahal harga pasarnya jauh lebih rendah. Selain itu, manfaat langsung dari pengadaan tersebut bagi program juga perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Reformasi dan Pengawasan Ketat
Lebih lanjut, Boyamin menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola program tersebut.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, baik oleh pemerintah maupun melalui partisipasi aktif masyarakat. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyediakan kanal pengaduan daring yang mudah diakses serta menjamin perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.
“Pemerintah perlu membangun sistem pelaporan online yang efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan. Jangan sampai warga yang menyampaikan kritik atau laporan justru mendapat intimidasi dari oknum tertentu,” tegasnya.
Selain pengawasan, Boyamin juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan Program MBG, mulai dari proses pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan dapur MBG, hingga penyusunan menu makanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Banyak laporan yang masuk terkait proses perizinan pembangunan dapur MBG yang diduga memerlukan biaya sangat besar. Di sisi lain, masyarakat juga tidak mengetahui secara terbuka siapa saja pihak yang memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG maupun bagaimana standar menu yang disajikan. Transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah korupsi,” ungkapnya.
Boyamin berharap terungkapnya dugaan korupsi di lingkungan BGN dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan mulia program tersebut tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa dibayangi praktik-praktik penyimpangan.
“Semoga kasus ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh. Program yang baik harus didukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(tim/red)
