Gennus.id | Serang – Pengesahan RAPBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,29 triliun bukan lagi sekadar urusan angka, melainkan bukti nyata “mati surinya” hati nurani para pengambil kebijakan. Di saat hampir setengah penduduk kabupaten ini terjerat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang justru lebih memilih menggemukkan kantong birokrasi ketimbang menyelamatkan perut rakyat.
Fakta Pahit: Kemiskinan Massal & Pengangguran yang Mencekik
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) per Maret 2026 mengungkapkan kenyataan yang mengerikan: dari 1,74 juta jiwa penduduk Kabupaten Serang, sebanyak 847.092 jiwa terdaftar sebagai masyarakat miskin. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan selama ini gagal total menyentuh akar rumput.
Kondisi ini diperparah dengan angka pengangguran yang masih tinggi. Meskipun Pemkab mengklaim adanya penurunan, daya serap tenaga kerja lokal tetap lemah, menyisakan ratusan ribu angkatan kerja yang terkatung-katung tanpa kepastian masa depan.
Gimik rutilahu di tengah nestapa warga, klaim Bupati mengenai pengalihan anggaran rumah dinas senilai Rp300 juta untuk 6 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) hanyalah “gincu” politik yang murah. Angka itu tidak ada artinya dibanding total 7.122 unit rutilahu yang masih terbengkalai.
Kekecewaan publik mencapai puncaknya saat mengetahui bahwa di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut “terbatas”, Pemkab masih menggelar rapat/kegiatan dengan paket sewa hotel anggaran miliaran Ini adalah tamparan keras bagi rakyat Baros yang setiap hari harus berjibaku dengan jalan rusak dan pemuda yang sulit mencari kerja.
Tokoh kharismatik Kabupaten Serang, Abah Elang Mangkubumi, Pendiri Padepokan Bumi Alit Padjajaran Prihatin melihat ketidakadilan ini.
“Kabupaten Serang ini sedang darurat kemiskinan! Setengah warga kita miskin, pemuda-pemuda kita luntang-lantung jadi pengangguran, tapi rakyat dibodohi dengan drama pengalihan ratusan juta rumah dinas, sementara triliunan rupiah lainnya habis untuk menggaji birokrasi yang gemuk, bila pemimpin yang membiarkan rakyatnya lapar sementara dia sendiri tidur di kasur empuk adalah pemimpin yang telah berkhianat pada amanah leluhur Banten!” tegas Abah Elang Mangkubumi.
Sementara Sekretaris Jenderal Banten Corruption Watch (BCW), Agus Suryaman, menilai struktur APBD 2026 merupakan bentuk ketidakadilan anggaran yang terencana.
“Kami melihat ada upaya membius nalar publik melalui narasi populis pengalihan fasilitas dinas yang nilainya tidak lebih dari ‘remah-remah’ APBD. Ini adalah taktik tabir asap agar masyarakat abai terhadap belanja birokrasi yang hampir menyentuh 80%. Sangat memalukan melihat pejabat asyik rapat di hotel mewah sementara rakyatnya berjuang mencari kerja dan tinggal di rumah yang nyaris roboh. Ini bukan kebijakan pro-rakyat, melainkan ajang bancakan elit, nanti kita buka satu satu di Sirup LPSE Kab. Serang” tegas Agus Suryaman.
Dengan belanja modal yang hanya “seujung kuku” (Rp70,99 miliar) dibandingkan belanja pegawai yang mencapai 79,3% dari total anggaran, APBD 2026 Kabupaten Serang lebih menyerupai “jatah preman” bagi birokrasi ketimbang instrumen kesejahteraan rakyat. Jika tidak ada evaluasi total, Kabupaten Serang hanya akan menjadi monumen kemiskinan di tengah kemegahan gedung-gedung pemerintahan.[]
