Gennus.id | Jakarta – Komisi IX DPR RI menegaskan perlunya langkah strategis dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan
(BP Jamsostek) untuk memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan perempuan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan,(7/4).
Anggota Komisi IX menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja saat terjadi risiko kerja.
Fokus pada Sektor Informal dan UMKM
Ketua Komisi IX DPR RI menyoroti masih banyaknya pekerja mandiri, pedagang pasar, hingga pengemudi daring yang belum tercover secara maksimal. DPR mendorong adanya skema insentif atau subsidi iuran yang lebih tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan.
”Kita ingin memastikan bahwa negara hadir bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
Penguatan literasi mengenai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) harus terus masif dilakukan hingga ke tingkat desa,” ujar salah satu anggota fraksi dalam rapat tersebut.
Perlindungan Khusus bagi Pekerja Perempuan
Selain sektor informal, DPR memberikan perhatian khusus pada penguatan hak-hak pekerja perempuan.
Beberapa poin krusial yang didorong antara lain:
Kepastian Hak Reproduksi: Memastikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait cuti hamil dan melahirkan tanpa hambatan administratif.
Keamanan Lingkungan Kerja: Mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berperan aktif dalam program preventif terkait keselamatan kerja yang ramah gender.
Aksesibilitas Layanan:
Mempermudah kanal pendaftaran dan pembayaran iuran bagi ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro di rumah.
Digitalisasi dan transparansi layanan. DPR juga mengapresiasi inovasi digital yang telah dilakukan, namun tetap memberikan catatan agar aplikasi layanan publik terus ditingkatkan keandalannya.
Legislator meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan proses klaim dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan tanpa birokrasi yang berbelit.
”Transformasi digital harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta, dari buruh pabrik hingga petani di pelosok.
Jangan sampai ada kendala teknologi yang menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan santunan,” tegas pimpinan rapat.
Komitmen Keberlanjutan
Menanggapi dorongan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan kementerian terkait guna menjalankan instruksi presiden mengenai optimalisasi program jaminan sosial. DPR RI berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kelolaan agar tetap aman dan memberikan imbal hasil yang bermanfaat bagi seluruh peserta.(Red)
