Gennus.id | Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menilai pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat terbukanya babak baru hubungan strategis Indonesia–Rusia. Namun, di balik suasana diplomatik yang terlihat hangat, masih terdapat sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di sektor energi.
Dalam keterangan analisisnya, Samuel menyebut bahwa kemajuan hubungan kedua negara sejauh ini baru terlihat jelas pada sektor ekonomi, sementara kerja sama energi masih berada dalam tahap penjajakan.
“Kerja sama ekonomi memang menunjukkan progres yang cukup nyata. Tetapi sektor energi, yang justru menjadi kepentingan utama Indonesia, masih berada pada tahap negosiasi dan belum mencapai titik final,” ujarnya, (14/4).
Menurut Silaen, dari perspektif Moskow, pendekatan terhadap Indonesia bukan sekadar hubungan bilateral biasa. Rusia saat ini sedang berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan Global South sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan geopolitik Barat dan sanksi internasional.
“Indonesia dipandang strategis, baik dari sisi posisi geopolitik maupun kebutuhan energinya yang besar. Karena itu Rusia sangat berkepentingan untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, salah satu market, ” katanya.
Silaen menilai hasil pertemuan tersebut memperlihatkan dua capaian yang berbeda. Pada sektor ekonomi, kemajuan terlihat cukup konkret melalui peningkatan perdagangan dan komitmen kerja sama di bidang pertanian, industri, teknologi, hingga infrastruktur.
“Bidang ekonomi relatif minim hambatan politik, sehingga lebih mudah dan cepat direalisasikan. Ini bisa disebut sebagai ‘low hanging fruit’ yang paling mudah dipetik oleh kedua negara,” jelasnya.
Namun situasi berubah ketika pembahasan memasuki sektor energi. Meski menjadi agenda utama dalam pertemuan, hingga kini belum ada kesepakatan besar yang diumumkan.
Menurut Silaen, hal itu menunjukkan bahwa kerja sama energi Indonesia–Rusia memiliki kompleksitas jauh lebih tinggi dibanding kerja sama ekonomi biasa, hal itu rada alot karena sumber energi itu non- terbarukan maka harus dilakukan secara efesiensi.
“Kerja sama energi dengan Rusia tidak bisa dilepaskan dari faktor geopolitik. Rusia masih berada dalam tekanan sanksi Barat, sehingga setiap potensi kerja sama harus mempertimbangkan berbagai risiko, mulai dari mekanisme pembayaran, asuransi, hingga rantai pasok,” ungkapnya.
Di sisi lain, Indonesia juga berada dalam posisi dilematis. Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terutama minyak dan gas, terus meningkat, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan.
“Rusia menawarkan opsi yang menarik, termasuk kemungkinan harga energi yang lebih kompetitif. Namun Indonesia harus sangat berhati-hati agar tidak terseret dalam pusaran risiko geopolitik global,” tegas Silaen. Ia menilai belum tercapainya kesepakatan di sektor energi tidak dapat dipandang sebagai kegagalan tapi masih dalam tahap kajian mendalam ditengah semakin menipisnya jumlah cadangan energi dunia.
Sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan kehati-hatian kedua negara dalam menjaga kepentingan masing-masing.
“Rusia ingin memastikan pasar yang stabil dan berkelanjutan, sementara Indonesia berusaha menjaga keseimbangan politik luar negeri dan kepentingan ekonominya,” ujarnya.
Lebih jauh, Silaen melihat pola hubungan Indonesia–Rusia mulai terbentuk semakin jelas. Menurut dia, sektor ekonomi menjadi pintu masuk, sementara sektor energi merupakan arena negosiasi strategis yang akan menentukan seberapa jauh hubungan kedua negara akan berkembang.
“Hubungan Indonesia–Rusia saat ini berada dalam fase transisi. Ekonomi sudah bergerak maju, tetapi energi masih menjadi ‘kartu truf’ yang belum dimainkan sepenuhnya,” katanya.
Silaen menegaskan bahwa keberhasilan finalisasi kerja sama energi nantinya akan menjadi indikator utama untuk menilai apakah hubungan Indonesia–Rusia akan berkembang menjadi kemitraan strategis yang kuat, atau hanya berhenti pada hubungan ekonomi pragmatis.
“Apakah hubungan ini akan berkembang menjadi aliansi strategis yang solid atau hanya berhenti pada kerja sama ekonomi semata, sangat ditentukan oleh bagaimana kedua negara menyelesaikan isu energi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah dapat memengaruhi kalkulasi Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kerja sama energi. Menurut Silaen, eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz tersebut berpotensi memicu gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga pangan imbas dari macetnya rantai pasokan energi.
“Dalam jangka panjang, kerugian pasar global bisa mencapai 0,5 hingga 2 persen dari PDB dunia, atau setara 700 miliar hingga 2,2 triliun dolar AS. Jumlah penduduk dunia yang terancam kemiskinan dan kelaparan juga dapat bertambah hingga 45 juta orang,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal International Maritime Organization, Arsenio Dominguez, pada Senin menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas maritim. Dikutip dari Qatar News Agency, Senin (13/4/2026), Dominguez menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, tidak ada negara yang berhak membatasi hak lintas damai maupun kebebasan navigasi di selat internasional yang digunakan untuk kepentingan transit global.(Rls/Red)
