Gennus.id | Sumatera Selatan — Sorotan publik terhadap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali mencuat setelah data LHKPN menunjukkan adanya lonjakan harta kekayaan yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun.
Berdasarkan data LHKPN KPK, harta kekayaan Herman Deru tercatat naik drastis dari sekitar Rp40,4 miliar pada tahun 2021 menjadi lebih dari Rp147 miliar pada laporan tahun 2022 yang dilaporkan pada 2023. Kenaikan tersebut mencapai lebih dari Rp107 miliar hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.
Rincian nilai kekayaan tersebut yakni:
• LHKPN 2021: Rp40.428.670.919
• LHKPN 2022: Rp147.886.953.568
• Kenaikan: Lebih dari Rp107 miliar dalam satu tahun
Lonjakan kekayaan ini pun memunculkan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari masyarakat. Sebagian warga bahkan menyebut sosok Herman Deru dengan julukan “Gubernur Helikopter”, menyusul sorotan publik terkait aktivitas penggunaan helikopter di tengah banyaknya kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.
Ketua organisasi pers PPWI sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Fidiel Castro, menyampaikan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi secara terbuka dan terukur terhadap pertumbuhan harta kekayaan tersebut.
Menurutnya, masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terus naik hingga kondisi infrastruktur jalan provinsi yang masih banyak rusak parah dan dikeluhkan warga.
“Kami meminta KPK, kejaksaan, maupun pihak berwenang lainnya agar melakukan investigasi secara profesional dan transparan terhadap kenaikan harta kekayaan tersebut. Publik berhak mengetahui dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai kondisi ekonomi masyarakat Sumsel saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Banyak warga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara di sisi lain muncul data kenaikan kekayaan pejabat yang sangat besar dalam waktu singkat.
“Rakyat masih susah mencari nafkah, jalan banyak rusak, harga kebutuhan naik, tetapi pejabat hartanya terus meningkat drastis. Kondisi seperti ini yang memicu keresahan dan kemarahan masyarakat,” tambahnya.
Publik kini menunggu adanya penjelasan resmi serta keterbukaan data terkait sumber pertumbuhan kekayaan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.(Tim/Red)
