Gennus.id | Tangerang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2026 kembali memantik sorotan tajam. Di tengah jeritan kemiskinan warga, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang justru mengalokasikan anggaran fantastis senilai total Rp1.368.646.070 (Rp1,36 miliar) hanya untuk membiayai pengadaan pakaian dinas, atribut, hingga pakaian olahraga bagi 55 anggota dewan.
Berdasarkan penelusuran dokumen rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP LKPP per Mei 2026, anggaran jumbo tersebut dipecah ke dalam dua paket pengadaan digital (E-Purchasing):
• Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD (Kode RUP: 65327067): Sebesar Rp1.248.889.070. Paket ini mencakup 4 jenis pakaian, yaitu Batik Tradisional Daerah, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Seragam Harian (PSH), dan Pakaian Seragam Resmi (PSR) untuk 55 orang.
• Pengadaan Pakaian Training Lengkap DPRD (Kode RUP: 65953280): Sebesar Rp119.757.000. Paket ini khusus dialokasikan untuk 1 jenis pakaian olahraga lengkap bagi 55 anggota dewan.
Jika diakumulasikan, setiap anggota DPRD Kabupaten Tangerang mencaplok jatah fasilitas pakaian dari uang rakyat sebesar Rp24.884.474 per orang.
Lebih mencengangkan lagi jika draf ini dibedah per satuan. Untuk paket pakaian formal, rata-rata satu stel pakaian dinas para wakil rakyat ini dihargai Rp5.676.768. Angka yang melambung jauh di atas harga pasar penjahit profesional. Tidak berhenti di sana, sepotong baju olahraga (training) lengkap pun ikut menguras kantong publik sebesar Rp2.177.400 per orang—sebuah nilai yang bahkan melampaui harga apparel olahraga merek premium di pusat perbelanjaan mewah.
Mengoyak Kebatinan Publik: Kontras dengan Tragedi Pendidikan
Di balik mewahnya jubah sutra dan kain wol para pejabat yang berkantor di Tigaraksa itu, potret buram menyeruak dari sektor pendidikan dasar. Kebatinan masyarakat Kabupaten Tangerang seolah dikoyak tanpa ampun oleh sebuah kenyataan yang mengerikan.
Ketika puluhan ribu anak-anak di Kabupaten Tangerang terpaksa keluar dari ruang kelas—mungkin karena orang tua mereka tak lagi mampu membelikan sepasang seragam sekolah bermutu rendah, sepatu yang jebol, atau sekadar ongkos harian—para wakil rakyat mereka justru sibuk mengukur badan untuk baju dinas baru seharga Rp5,6 juta per stel. Anak-anak malang itu harus memeras keringat di usia dini, sementara para dewan dengan nyaman bersiap memesan baju olahraga seharga Rp2,1 juta yang dibayar lunas oleh tetesan keringat pajak orang tua anak-anak tersebut.
Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten: “Ini Pemborosan Gila-gilaan!”
Kondisi timpang ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Ketua Bidang Anti Korupsi Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Provinsi Banten, Agus Suryaman, mengutuk keras pengadaan yang dinilainya sama sekali tidak memiliki empati sosial tersebut.
Agus Suryaman kemudian membeberkan fakta memilukan langsung dari data otoritas pendidikan setempat untuk menunjukkan betapa hancurnya prioritas anggaran di daerah tersebut.
“Berdasarkan data sampai bulan Oktober 2025, tercatat 21.829 anak Drop Out (putus sekolah) dan lulus tidak melanjutkan dari jenjang SD sampai SMA di Kabupaten Tangerang. Data dari Dinas Pendidikan ini harusnya menampar muka para pengambil kebijakan, dilain sisi DPRD nya melakukan pemborosan anggaran” tegas Agus Suryaman saat diwawancarai.
Agus melanjutkan, merujuk pada penjelasan struktural dinas tersebut, benteng pertahanan ekonomi keluarga yang rapuh menjadi hulu ledak utama dari tingginya angka anak putus sekolah di wilayah industri ini. Faktor ekonomi memaksa anak-anak di bawah umur melepas seragamnya, mengubur mimpi mereka, lalu turun ke jalan atau masuk ke sektor informal demi membantu menyambung hidup keluarga.
“Ini bukan lagi sekadar pemborosan anggaran, ini adalah bentuk ketidakpedulian sosial yang gila-gilaan dari para pejabat daerah! Nilai Rp5,6 juta untuk satu stel baju dinas dan Rp2,1 juta untuk baju olahraga itu sangat tidak masuk akal sehat ada indikasi dugaan Mark up dalam pengadaan tersebut. Itu harga yang luar biasa melukai hati rakyat, sebelumnya kita bahas anggaran sewa hotel 23 miliar tertinggi dari semua DPRD Sebanten sekarang pakaian paling mahal, lah maunya apa ? ” cetus Agus Suryaman.
Agus menambahkan, pemisahan paket pakaian olahraga dari paket utama disinyalir sengaja dilakukan untuk mengaburkan total nilai kemewahan tersebut dari endusan publik.
“Rakyat dipaksa menonton statistik 21 ribu lebih anak putus sekolah karena kemiskinan, sedangkan dewan yang katanya mewakili mereka justru asyik memamerkan gaya hidup mewah bermodus pengadaan pakaian dinas. Anggaran Rp1,36 miliar itu kalau dialihkan untuk intervensi beasiswa, seragam gratis, dan penebusan ijazah anak-anak miskin, bisa menyelamatkan ribuan masa depan anak Tangerang. Kami menuntut inspektorat dan aparat penegak hukum mengaudit HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pengadaan ini. Jangan biarkan uang rakyat habis hanya untuk membungkus badan para pejabat, presiden jelas meminta efisiensi pejabat bukan pemborosan yang seperti ini” pungkas Agus dengan nada tajam.(Tim/Red)
