BOGOR – GENNUS.ID | Ketua Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya), Beni Sitepu, melontarkan kritik keras terhadap pengawasan kesehatan di Kota Bogor. Ia mendesak Wali Kota Bogor segera memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Minggu, 8 Maret 2026.
Menurut Beni, program makan bergizi yang digulirkan pemerintah seharusnya menjadi contoh pelaksanaan standar kesehatan yang ketat, bukan justru membuka celah kelalaian dalam pengawasan keamanan pangan.
“Program makan bergizi adalah program yang baik, tetapi tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan standar kesehatan. Jika ada SPPG yang beroperasi tanpa SLHS, itu bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas Beni Sitepu.
Ia juga menyoroti sikap Dinas Kesehatan yang dinilai tidak boleh bersikap pasif terhadap potensi pelanggaran standar higiene sanitasi. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan kesehatan, Dinas Kesehatan dituntut bertindak cepat, tegas, dan transparan kepada publik.
Beni menegaskan, jika benar ada SPPG yang tetap beroperasi tanpa memenuhi standar kesehatan, maka pemerintah daerah harus berani mengambil langkah penertiban hingga penyegelan.
“Kadinkes jangan tutup mata, jangan diam, dan jangan bungkam terhadap potensi pelanggaran yang bisa membahayakan masyarakat. Standar kesehatan bukan formalitas, ini menyangkut keselamatan publik,” ujarnya.
KPP Bogor Raya memastikan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol publik terhadap program yang menyentuh langsung kesehatan masyarakat. Mereka menegaskan, program yang membawa nama kesehatan tidak boleh dijalankan dengan pengawasan yang lemah.
“Jangan sampai program yang katanya untuk menyehatkan masyarakat justru dijalankan tanpa disiplin standar kesehatan. Jika pengawasan longgar, maka risiko yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar,” pungkas Beni.(Red)
