GENNUS.ID | Kota Bogor – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang hingga kini belum juga diperbaiki, meski secara resmi telah dinyatakan rusak berat (NK=3) dan ditutup sejak 20 Agustus 2025 berdasarkan hasil penelitian kelayakan konstruksi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
Ironisnya, penutupan yang disertai rencana pembongkaran tersebut tidak diiringi dengan langkah cepat dan nyata di lapangan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan pejalan kaki, khususnya di kawasan dengan aktivitas lalu lintas tinggi.
Warga menilai, lambannya penanganan JPO Paledang mencerminkan pola pembiaran terhadap fasilitas publik yang membahayakan keselamatan masyarakat. Padahal, keberadaan JPO merupakan sarana vital untuk melindungi nyawa pejalan kaki dari risiko kecelakaan lalu lintas.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa kejelasan waktu perbaikan atau pembongkaran, maka pemerintah patut dipertanyakan tanggung jawab moral dan hukumnya apabila terjadi insiden yang merugikan masyarakat.
Masyarakat mendesak pemerintah terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dan transparan, baik melalui perbaikan total maupun pembongkaran sesuai rekomendasi teknis, demi mencegah jatuhnya korban dan mengakhiri ketidakpastian yang berlarut-larut.
(Red)
