GENNUS.ID | Jakarta – Matahukum menyoroti pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN-red) Nanik Sudaryati Deyang yang menyebut bahwa semua partai politik (parpol) memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, BGN menjelaskan untuk titik lokasinya tersebar di berbagai daerah.
“Tentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti pernyataan dari Wakil Kepala BGN yang menyebutkan semua partai politik (parpol) memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPK harus memanggil Kepala BGN dan para petinggi partai politik untuk dimintai pertanggung jawabanya sesuai temuan dari BGN,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir lewat pernyataanya, Kamis (15/1/2026)
Pria yang kerap disapa Daeng tersebut menjelaskan bahwa gerak cepat KPK nantinya dapat menekan kerugian negara dan menemukan tersangka dalam program MBG yang dinilai sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Daeng juga menyarankan agar adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses pendirian dapur MBG di daerah-daerah dsn perlu adanya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaanya.
“KPK harus melangkah cepat, tegas untuk mencari solusi dan mencegah kerugian yang dialami negara dalam program MBG. Sehingga program MBG bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat,” ucap Daeng Mukhsin.
Daeng Mukhsin berharap KPK akan serius menindaklanjuti pernyataan dari wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang menyebut bahwa semua parpol memiliki SPPG. Meskipun, kata dia, BGN tidak memiliki datanya.
“”Kalau catatan, kita nggak punya, tapi kalau saya mendengar, saya mau jawab, semua partai ada punya dapur (MBG), semua. Karena saya biasanya tanya, saya kan turun ke daerah, pak bupati kan tahu ‘siapa pak yang (punya) ini’, saya tanya,” ungkap Nanik dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, Nanik menilai siapapun boleh menjadi pemilik SPPG asalkan yang bersangkutan menerapkan standar nasional untuk kebersihan, keamanan pangan, tata ruang, serta kualitas bahan baku.
“Buat saya siapapun juga silakan, asal dapurnya benar, asal kalau menjadi tokoh ya tolong dijaga, bangun dapurnya juga dapur yang benar, jangan malah ini punya tokoh tapi dapurnya keracunan. Jadi justru ini kalau yang punya tokoh atau yang punya siapapun public figure, harus bikin dapur yang bagus dong,” tutur Nanik.
Nanik menegaskan siapapun boleh mengajukan pendirian SPPG sebagai mitra BGN. “Ini kan mereka juga warga negara, yang bikin dapur ini kan boleh siapa saja, teman-teman gen Z ini kalau bikin koperasi atau yayasan juga boleh mengajukan,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto optimistis target 82,9 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai pada akhir 2026. Total jumlah penerima MBG telah mencapai 58 juta orang pada awal tahun ini.
“Insyaallah, saya percaya dan yakin, akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat (MBG),” kata Presiden Prabowo saat acara di Balikpapan, Kalimantan Timur, dilansir dari Antara, Senin, 12 Januari 2026.
Presiden mengatakan banyak negara dan organisasi dunia yang menjadikan Indonesia sebagai studi kasus dalam melaksanakan program MBG. Presiden mengatakan program MBG sudah menyentuh 58 juta orang. Jumlah itu sama dengan memberi makan sembilan kali warga Singapura.
“Sembilan kali Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan. Not bad (untuk) negara yang selalu dianggap tidak bisa apa-apa, kita kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil, diantar makanannya ke rumah, termasuk lansia (orang lanjut usia) diantar makanannya ke rumah,” ujar Presiden.
Terlepas dari capaian itu, Presiden menyebut banyak yang sangsi, termasuk para elite, terhadap program MBG.
“Sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG, makan bergizi tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan tidak mungkin berhasil, pasti gagal,” ujar Presiden. (Red)
