GENNUS.ID | KABUPATEN BOGOR – Rencana pengadaan videotron senilai Rp100 miliar melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada tahun anggaran 2026 menuai kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dipersoalkan bukan semata karena besaran anggarannya, melainkan karena penetapan prioritas penggunaan anggaran yang dinilai belum sejalan dengan kebutuhan mendesak sektor olahraga daerah.
Dalam kerangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar diterjemahkan ke dalam program yang berdampak langsung dan strategis. Namun, penempatan pengadaan videotron sebagai program prioritas justru dinilai menyimpang dari prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik.
Pengamat kebijakan publik, Bhakti Setya Legawa, menilai bahwa pengadaan videotron melalui Pokir DPRD belum memiliki urgensi yang kuat jika dibandingkan dengan kebutuhan pembinaan olahraga yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
“Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya pengadaan videotron, melainkan pada logika penetapan prioritas anggaran. Ketika instrumen Pokir digunakan untuk program yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat, maka orientasi kebijakan anggaran patut dievaluasi,” ujar Bhakti, Senin (19/01/2026).
Menurutnya, dalam tata kelola keuangan daerah, penetapan program prioritas seharusnya memiliki korelasi langsung dengan tujuan pembangunan sektor terkait. Dalam konteks Dispora, kebijakan anggaran semestinya lebih diarahkan pada penguatan pembinaan atlet, sarana prasarana olahraga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga.
Bhakti menegaskan bahwa penggunaan Pokir DPRD harus tunduk pada prinsip urgensi, rasionalitas, dan akuntabilitas. Alokasi anggaran bernilai besar untuk kegiatan yang tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan sektor dinilai berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan serta melemahkan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan anggaran.
Sorotan publik semakin menguat seiring beredarnya berbagai spekulasi dan dugaan tidak etis terkait rencana pengadaan videotron tersebut. Meski demikian, Bhakti menekankan bahwa isu-isu tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka ruang transparansi dan pengawasan yang lebih ketat.
“Pokir adalah mandat rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan. Ketika prioritas anggaran tidak disertai argumentasi kebutuhan yang kuat, wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan tersebut,” tegasnya.
Atas dasar itu, Bhakti mendorong Bupati Bogor dan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan pengadaan videotron sebagai program prioritas. Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai kebutuhan publik dan tujuan pembangunan sektor olahraga.
Ia juga menilai perlunya koreksi kebijakan terhadap satuan kerja maupun aktor politik yang menetapkan prioritas anggaran tanpa dasar urgensi yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut bukan semata terkait satu proyek tertentu, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas perencanaan anggaran agar tetap rasional, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang daerah.
Bhakti berharap polemik ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor untuk menata ulang pemanfaatan instrumen Pokir, agar benar-benar berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan strategis masyarakat, bukan sekadar proyek bernilai besar yang minim relevansi kebijakan.
