GENNUS.ID-Jakarta| Tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Kejaksaan, misalnya-hal tersebut bukanlah sekadar peristiwa yang berdiri tunggal. Namun, itu sinyal adanya benturan kepentingan antar-lembaga penegak hukum. Isu ini, tak boleh dibaca sebatas ego sektoral semata, atau efek dinamika operasional, itu sich pengecilan isu. Tetapi, ada sesuatu yang perlu diurai lebih jauh, dikaji lebih dalam terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penting ditegaskan di awal tulisan ini, bahwa OTT dimaksud bukanlah rekayasa. Tindakan tersebut sah secara hukum karena berbasis alat bukti. Dalam kasus-kasus tertentu, termasuk OTT di Hulu Sungai Utara, Kal-Sel, di Banten, ataupun OTT di Bekasi, unsur tindak pidananya nyata dan terjadi. Bukan rekayasa. Maka, menggugat keabsahan OTT sama saja menutup mata terhadap fakta hukum itu sendiri.
Yang patut dipertanyakan bukan legalitas OTT-nya, melainkan konteks politik kekuasaan di seputar isu tersebut. Kenapa demikian, bahwa di negara yang sehat, dinamika penegakan hukum berjalan dalam koridor koordinasi, sinergi dan saling menghormati. Hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Penegak hukum saling menegasikan legitimasi satu sama lain.
Menariknya, terdapat spill over tak hanya pada dua institusi yang bertikai, namun melebar ke lembaga lain. Contohnya, KPK tampil agresif terhadap Kejaksaan di satu sisi; lalu Kejaksaan merespons dengan narasi tandingan pada sisi lain; sedang institusi lain di luar keduanya, aparat bersenjata mulai masuk melalui kerja sama yang bersifat simbolik namun kental nuansa politisnya. Nah, situasi ini mengisyaratkan bahwa relasi antar-penegak hukum beserta aparat lain, bukan lagi soal teknis prosedur dan profesional semata, melainkan telah menginjak pada relasi kuasa dan politik (praktis).
Dalam kronologis politik nasional, KPK dipersepsikan sebagai lembaga yang menguat di era Jokowi, kendati ia dilemahkan secara struktur. Sementara Kejaksaan menunjukkan akselerasi kekuasaan yang signifikan, baik sisi kewenangan, ekspansi pada kasus besar, maupun kedekatan simbolik dengan institusi non-sipil.
Pada titik ini, sulit menafikan bahwa penegakan hukum telah menjadi arena konsolidasi dan “perang pengaruh.” Maka, konflik KPK versus Kejaksaan tidak lagi cukup dijelaskan sebagai ego sektoral atau dampak operasional belaka. Ia sudah mencerminkan fragmentasi negara, keterpecahan negara,di mana lembaga-lembaga hukum bersikap layaknya aktor politik yang saling adu power dan dominasinya.
Dalam lanskap ini, wajar jika muncul tafsir bahwa yang berlangsung sekarang adalah perang senyap antar-elite, terutama antara poros kekuasaan lama versus poros kekuasaan baru. Bukan dalam arti duel personal atau institusional, melainkan “pertarungan pengaruh” bukan cuma sekadar persaingan dengan bemper instrumen negara serta melalui hukum dan penegakkannya selaku medium.
Publik, dalam hal ini, seyogianya tak lagi membahas pesimis atau optimis dalam proses penegakkan hukum, tetapi patut jeli, cermat, bahkan waspada. Ketika penegak hukum saling “menikam” atas nama hukum, yang terluka adalah kepercayaan publik (public trust) terhadap negara hukum itu sendiri. Ini tak boleh dibiarkan. Kudu segera diakhiri.
Kenapa?
Sebab, keadilan telah berubah menjadi alat tawar, dan hukum kehilangan posisi netralnya. Gilirannya, selain equality before the law hanya slogan kosong, juga ketidakpercayaan publik (public distrust) nantinya bisa bergeser menjadi public disorder (ketidaktertiban sosial) dan ujungnya kelak menjelma menjadi public disobediance (pembangkangan publik). Inilah yang dikhawatirkan bersama.
Mengakhiri catatan ini, bahwa OTT tetap sah. Akan tetapi, pola dan momentumnya layak diselidiki. Ini bukan membawa publik pada teori konspirasi, melainkan membaca fenomena bahwa hukum telah ditarik terlalu jauh ke dalam politik dan pusaran perebutan kekuasaan. Dan jika dibiarkan, negara ini tidak sedang menegakkan hukum, tapi publik disuguhi perang senyap antar-institusi, dengan rakyat sebagai penonton sekaligus korban. Entah sampai kapan.[]
(Red)
