GENNUS.ID-Jakarta| Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan lonjakan signifikan anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nilainya mencapai Rp 335,2 triliun, melonjak tajam dibandingkan outlook anggaran pertahanan 2025 yang berada di kisaran Rp 247,5 triliun.
Kenaikan lebih dari Rp 87 triliun ini bukan sekadar penyesuaian rutin. Pengumuman dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80 pada Oktober 2025, momen simbolik yang mempertegas arah kebijakan pertahanan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang juga pernah menjabat Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya.
Pesan yang hendak disampaikan jelas: Indonesia sedang membangun postur pertahanan yang lebih kredibel dan siap menciptakan efek gentar (deterrence), khususnya di tengah eskalasi ketegangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik.
Berdasarkan penjelasan pemerintah, lonjakan anggaran ini akan difokuskan pada tiga agenda utama.
Pertama, aktivasi kontrak pengadaan alutsista yang tertunda. Sejumlah kontrak dari periode program Minimum Essential Force (MEF) 2020–2024 sebelumnya belum terealisasi akibat keterbatasan fiskal dan pandemi. RAPBN 2026 disiapkan untuk menghidupkan kembali komitmen tersebut agar modernisasi TNI tidak berhenti di atas kertas.
Kedua, penguatan kemandirian industri pertahanan nasional. Pemerintah menegaskan komitmen pada kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), disertai skema transfer teknologi melalui kerja sama strategis dengan mitra internasional, terutama Prancis dan Korea Selatan. Pendekatan ini diarahkan agar belanja besar tidak sekadar berakhir pada impor, tetapi memperkuat basis industri dalam negeri.
Ketiga, modernisasi menyeluruh alutsista TNI. Fokus diarahkan pada peremajaan sistem persenjataan utama, peningkatan kemampuan udara, laut, dan siber, serta kesiapan tempur menghadapi dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.
Kenaikan anggaran ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja pertahanan terbesar di Asia Tenggara. Di saat banyak negara masih berhitung dengan ketat akibat tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah menunjukkan bahwa isu pertahanan ditempatkan sebagai prioritas strategis jangka panjang, bukan sekadar respons situasional.
Namun, besarnya anggaran juga membawa konsekuensi. Tantangan transparansi, efektivitas belanja, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek akan menjadi sorotan publik dan parlemen. Tanpa tata kelola yang disiplin, lonjakan anggaran berisiko menjadi beban fiskal tanpa peningkatan kemampuan riil.
RAPBN 2026 menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: apakah belanja pertahanan besar ini benar-benar akan menghasilkan efek gentar yang nyata, atau sekadar mencatat rekor angka di atas kertas.[]
#PertahananIndonesia
#RAPBN2026
#PrabowoSubianto
#IndoPasifik
#Alutsista
(Red)
