GENNUS.ID | JAKARTA – Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat jeratan kemiskinan yang ekstrem menyisakan luka mendalam bagi dunia pendidikan Indonesia. Bocah tersebut dilaporkan mengakhiri hidupnya hanya karena orang tuanya tidak mampu membeli buku tulis dan pena—sebuah potret kontras di tengah ambisi pemerintah yang gencar menggaungkan digitalisasi pendidikan dan istilah-istilah kurikulum yang canggih.
Kasus ini dipandang bukan sekadar peristiwa bunuh diri biasa, melainkan sebuah fenomena “Social Murder” (Pembunuhan Sosial). Sebuah kondisi di mana sistem politik dan sosial menempatkan kelompok rentan pada posisi yang sedemikian rupa, hingga kekurangan kebutuhan dasar berujung pada kematian dini yang tak terelakkan.
Menanggapi fenomena tersebut, Denny Charter, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), melayangkan kritik keras terhadap arah reformasi pendidikan saat ini yang dinilainya kehilangan kompas kemanusiaan.
Kritik Keras: Laptop Tak Bisa Dimakan, Smart TV Tak Gantikan Buku
Denny menilai pemerintah terjebak dalam pendekatan teknokratis-administratif yang dangkal. Baginya, teknologi hanyalah pengeras suara (amplifier) yang jika dipasang pada sistem yang timpang, justru akan memperlebar jurang ketimpangan tersebut.
“Ketika negara sibuk membagikan laptop, memasang Smart TV, hingga merombak kurikulum dengan istilah mentereng, ada anak yang merasa nyawanya tak lagi berharga hanya karena ketiadaan alat tulis seharga ribuan rupiah. Ini memilukan sekaligus memuakkan,” tegas Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/2).
Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang krusial untuk fisik, namun gagal mengatasi “kelaparan eksistensial”. “Perut yang kenyang tidak otomatis menghapus rasa malu (shame) seorang anak yang tidak bisa menulis di kelas karena tak punya pena. Rasa malu akibat kemiskinan inilah yang membunuh mental anak sebelum fisiknya hancur,” lanjutnya.
Gagasan Sekolah Berdaya: Melawan Stigma dan Birokrasi
Sebagai solusi konkret, Denny mendorong perubahan paradigma menuju “Sekolah Berdaya” (Empowered School). Ia mendesak agar sekolah ditransformasi menjadi Ekosistem Penyangga Kehidupan (Life-Support Ecosystem) bagi komunitas di sekitarnya melalui dua langkah radikal:
Dana Darurat Tanpa Stigma: Denny mengusulkan agar Dana BOS atau dana daerah memiliki pos fleksibel “Dana Darurat Siswa”. Tujuannya agar sekolah memiliki sumber daya untuk memastikan nol hambatan logistik bagi siswa. “Jika ada siswa tak punya sepatu atau buku, sekolah wajib menyediakan tanpa birokrasi rumit dan tanpa membuat siswa merasa malu,” tuturnya.
Guru sebagai Pekerja Sosial: Ia menekankan perlunya Pedagogi Empati. Evaluasi guru tidak boleh hanya berbasis administrasi pengajaran, tapi pada kemampuan memetakan psikososial siswa. Guru harus terlatih untuk mendeteksi dini masalah ekonomi siswa sebelum menjadi tragedi.
Denny Charter menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi para pemangku kebijakan. “Reformasi saat ini baru menyentuh hardware (fisik sekolah) dan software (kurikulum), tapi melupakan humanware (kondisi siswa). Negara tidak boleh hanya memamerkan sekolah digital di kota besar, sementara membiarkan harga buku tulis menjadi penghalang hidup dan mati di pelosok negeri,” pungkasnya. (Egi)
