Gennus.id | Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menilai munculnya berbagai gejolak dan suara ketidakpuasan di sejumlah daerah, termasuk Papua, Aceh hingga Kalimantan Timur, harus menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Adi, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan tersebut sebagai dinamika biasa. Jika ketidakpuasan masyarakat terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan, ia khawatir persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap persatuan nasional.
“Ini alarm keras bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jangan sampai pemerintah terlambat membaca tanda-tanda ketidakpuasan yang muncul dari daerah. Negara harus hadir, mendengar rakyat dan menyelesaikan persoalan secara adil,” ujar Adi Kurniawan.
Adi menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan berarti keinginan untuk menghancurkan Indonesia. Justru, menurut dia, kritik tersebut merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Indonesia jangan sampai bubar hanya karena pemerintah gagal mengelola negara. Kalau persoalan daerah dibiarkan menumpuk, rasa ketidakadilan semakin kuat dan masyarakat kehilangan kepercayaan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar popularitas pemerintah, tetapi keutuhan republik,” katanya.
Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang mengalami persoalan politik, ekonomi, sosial maupun pembangunan.
Adi juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, pemerintah harus berani mengakui apabila terdapat kebijakan yang tidak berjalan efektif dan segera melakukan koreksi.
“Jangan alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang mematikan kritik, tetapi pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan kerja nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, Adi menyampaikan sikap politik BaraNusa bahwa Prabowo cukup satu periode saja dan tidak lebih.
“BaraNusa berpandangan Prabowo cukup satu periode. Jangan dipaksakan lebih dari satu periode jika selama pemerintahannya persoalan bangsa justru semakin berat dan kepercayaan publik terus terkikis,” ujarnya.
Namun demikian, Adi menekankan bahwa pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan demokratis.
“Jangan sampai kekecewaan terhadap pemerintah berubah menjadi konflik horizontal. Kalau rakyat menginginkan perubahan kepemimpinan, salurkan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Jangan dengan kekerasan,” katanya.
Adi berharap momentum ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi sebelum berbagai persoalan berkembang menjadi lebih besar.
“Presiden masih punya waktu untuk membenahi keadaan. Dengarkan rakyat, buka dialog dengan daerah, perbaiki kebijakan yang keliru dan jangan biarkan ketidakadilan menjadi bahan bakar disintegrasi. Indonesia harus tetap utuh, tetapi pemerintah juga harus serius menjaga keutuhan itu dengan keadilan,” pungkas Adi Kurniawan.(Rls/Red)
Sumber: BaraNusa
