GENNUS.ID | IDI RAYEUK – Banjir dan longsor yang terus berulang di Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera kian menegaskan bahwa kerusakan lingkungan telah mencapai titik mengkhawatirkan. Bencana tersebut bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan buah dari perusakan hutan yang berlangsung sistematis dan dibiarkan bertahun-tahun.
Mengutip temuan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor memiliki keterkaitan kuat dengan ekspansi industri sawit skala besar. Pembukaan hutan, alih fungsi kawasan lindung, serta pengeringan rawa terjadi masif di hulu daerah aliran sungai. Di belakang praktik itu, berdiri oligarki sawit yang menguasai rantai produksi dan distribusi.
Sejumlah korporasi raksasa disebut dalam laporan tersebut, antara lain Sinarmas Group melalui Golden Agri Resources (GAR) dan PT SMART, Musim Mas Group, serta Wilmar Group. Aktivitas dan rantai pasok perusahaan-perusahaan itu dinilai beririsan dengan kawasan rawan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Eks kombatan asal Aceh Timur, Anwar Rabo, menilai rangkaian bencana ini sebagai peringatan keras bagi semua pihak. Menurut dia, hutan yang seharusnya menjadi benteng alami justru dikorbankan demi kepentingan segelintir elite. “Ketika hutan dihancurkan, yang menanggung akibatnya adalah rakyat kecil. Banjir dan longsor tidak memilih korban,” kata Anwar dalam rilis pers, Senin, 19 Januari 2026.
Anwar menegaskan, rakyat Aceh harus bersatu menjaga hutan dan ruang hidupnya. Ia juga mengingatkan bahaya keterlibatan oknum aparat dalam melindungi praktik perusakan lingkungan. “Jika ada aparat yang menjadi beking perusak hutan, itu bukan lagi pelanggaran biasa. Mereka adalah musuh bangsa dan negara,” ujarnya.
Laporan JATAM mengungkap adanya konflik kepentingan serius antara pejabat publik dan bisnis ekstraktif. Kondisi ini membuat pengawasan melemah dan hukum kerap tumpul ke atas. Dampaknya, daya dukung lingkungan runtuh dan bencana menjadi peristiwa berulang.
Anwar menilai, situasi ini hanya bisa dihentikan jika rakyat bergerak bersama. “Ini bukan soal politik, ini soal keselamatan. Jika rakyat diam, oligarki akan terus merusak. Hutan harus dijaga, demi masa depan Aceh dan Sumatera,” katanya.
(Red)
