GENNUS.ID- Jakarta| Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mengeluarkan kritik tajam terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan indikasi kemunduran demokrasi.
Denny menyebut fenomena ini sebagai “biaya tebusan” yang sangat mahal bagi kualitas demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.
Dalam keterangannya, Denny menyoroti adanya upaya sistematis untuk menghidupkan kembali pola-pola otoritarianisme masa lalu. Ia menilai pemerintahan saat ini sedang merajut kekuatan yang mengombinasikan sentralisme gaya Demokrasi Terpimpin era Soekarno dengan struktur oligarki menyerupai era Orde Baru.
Empat Poin Krusial Kemunduran Demokrasi
Denny memaparkan beberapa kebijakan strategis yang dianggapnya sebagai alarm bahaya bagi kebebasan sipil:
• Militarisme Ruang Sipil: Kebijakan penempatan satu batalyon TNI di setiap kabupaten dipandang sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan warga. “Ini adalah bentuk penetrasi militer ke wilayah domestik yang melampaui fungsi pertahanan, menciptakan bayang-bayang intimidasi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Denny.
• Koperasi Merah Putih sebagai Alat Kontrol: Pembentukan Koperasi Merah Putih dikritik bukan sebagai pemberdayaan ekonomi independen, melainkan replikasi Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru. Menurutnya, ini lebih menyerupai instrumen kontrol negara terhadap ekonomi akar rumput demi kepentingan elit.
• Legitimasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025: Denny menyayangkan sikap Presiden yang memberikan legitimasi penuh melalui Peraturan Pemerintah (PP) terhadap regulasi yang dianggap mencederai supremasi sipil dan agenda reformasi sektor keamanan.
• Wacana Pilkada via DPRD: Yang paling krusial adalah adanya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD dengan dalih “biaya tinggi”.
Denny menegaskan ini adalah upaya memandulkan demokrasi dengan menghapus hak pilih langsung rakyat.
Menagih Janji Reformasi
Denny mengingatkan bahwa rakyat tidak memilih Presiden untuk menjadi “Panglima” yang mengatur segala aspek kehidupan sipil dengan tangan besi. Ia menekankan bahwa demokrasi memang mahal, namun hilangnya kebebasan jauh lebih mahal harganya.
”Jika kebijakan-kebijakan ini terus dilanjutkan, kita tidak sedang bergerak maju, melainkan sedang ditarik paksa kembali ke era di mana suara rakyat hanya menjadi aksesori kekuasaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Denny menyerukan agar pemerintah kembali ke semangat Reformasi 1998 dan berhenti menarik mundur jarum jam sejarah menuju pola otoritarianisme yang telah ditinggalkan bangsa ini dua dekade silam. (Red)
