GENNUS.ID–Jakarta| Di tanah Papua Selatan tercium aroma tanah basah dan hujan kritik yang tak akan pernah membasahi para raksasa. Sebab, mereka berlindung di bawah payung raksasa berwarna hijau militer bertuliskan tiga huruf sakti: PSN (Proyek Strategis Nasional).
Dua infografis yang beredar baru-baru ini menelanjangi sebuah skema besar yang bekerja dalam senyap. Jika poster pertama (“Rantai Logistik Oligarki”) memperlihatkan apa yang diambil dari bumi Papua, maka poster kedua (“PSN Sebagai Payung Kekebalan”) menjelaskan bagaimana cara mereka melakukannya tanpa tersentuh hukum.
Tameng Bernama “Strategis”
Poster kedua menggambarkan realitas yang mengerikan: status PSN bukan sekadar label prioritas pembangunan, melainkan sebuah kubah pelindung. Di bawah naungan payung ini, hutan dibelah dan lahan gambut dikeringkan, dikelilingi oleh garis polisi (police line) kuning bertuliskan “PROJECT STRATEGIS NASIONAL”.
Di garis depan, aparat berseragam lengkap dengan tameng bertuliskan “POLISI” berdiri tegap. Namun, moncong senjata mereka tidak menghadap ke arah ancaman luar, melainkan ke arah siapa saja yang berani “mengganggu” kelancaran arus modal. Narasi “Tahan Gangguan” dalam poster tersebut menyiratkan bahwa protes warga adat atau kritik aktivis lingkungan dianggap sebagai hama yang harus dibasmi demi stabilitas investasi.
SP3: Surat Sakti Penguasa
Pemandangan paling ironis terlihat di sudut kiri bawah poster. Sebuah dokumen tebal bertajuk “KASUS KORUPSI” tergeletak begitu saja, sudah dicap merah dengan stempel “SP3 DITERBITKAN” (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Palu hakim dan borgol—simbol keadilan—tampak teronggok tak berdaya di sampingnya.
Ini adalah visualisasi tajam dari dugaan impunitas. Dengan dalih percepatan pembangunan, segala potensi pelanggaran—mulai dari maladministrasi, kerusakan lingkungan, hingga dugaan korupsi perizinan—seolah mendapat “pemutihan” otomatis. Aspek “Imunitas Hukum” dan “Bebas Sanksi” menjadi fasilitas eksklusif yang dinikmati para pemegang konsesi, sebuah kemewahan yang tak mungkin dimiliki rakyat biasa.
Koneksi yang Mengerikan
Ketika kita menyandingkan kedua gambar ini, benang merahnya terlihat jelas. Logistik Jhonlin Group, First Resources, dan KPN Corp dapat mengalir lancar dari pedalaman ke Pelabuhan Merauke bukan hanya karena ada jalan raya, tetapi karena ada jaminan keamanan tingkat tinggi.
Truk-truk pengangkut hasil bumi itu melaju di atas aspal yang dilicinkan oleh regulasi. Mereka tidak perlu takut dihadang oleh hukum adat ataupun hukum negara, karena mereka berada di dalam zona eksklusif yang dipagari oleh negara itu sendiri.
Papua Selatan kini menghadapi dua mesin raksasa sekaligus: mesin pengeruk sumber daya alam dan mesin kekebalan hukum. Dan di hadapan kolaborasi dua mesin ini, suara masyarakat lokal hanyalah debu yang tersapu angin.[]
(Red)
