Gennus.id | Lampung Selatan – Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amanat Rakyat Provinsi Lampung (LSM TEGAR), melalui keterangan tertulisnya Ir.Okta Resi Gumantara.SH.MH.,(Ketum TEGAR), secara tegas mengatakan akan melakukan aksi demo terkait adanya dugaan korupsi. Hal ini di sampaikan Okta kepada awak media (25/4/2026). Ia meminta agar APH, terutama Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera memeriksa Direktur RSUD BOB BAZAR.
“Sebagaimana diketahui RSUD Bob Bazar Kalianda adalah rumah sakit milik daerah yang mendapat kucuran dana untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp.88 miliar. Angka yang cukup fantastik, akan tetapi di balik nilai angka besar tersebut menuai sorotan. Kami sebagai sosial kontrol patut menayakan hal ini kepada pihak terkait, namun konfirmasi kami tidak di indahkan,” ujar Okta.
Dalam keterangan nya Okta menyampaikan beberapa catatan adanya dugaan korupsi pada anggaran belanja di tahun 2025. (Sepertinya telah terjadi sejak mulai pada tahap perencanaan). Nilai anggaran yang fantastis namun itu benar atau tidak? disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk pelayanan kesehatan atau sekadar permainan.
Pada dokumen, ada beberapa pos belanja yang tampak mencolok diantaranya:
1. Anggaran Belanja Jasa tahun 2025. Pelayanan BLUD 12 bulan Rp35.340.000.000
2. Belanja Jasa Kantor 83 orang Rp2.505.800.000
3. Belanja Pendidikan dan Pelatihan 27 orang
Rp444. 530.000
4. Belanja Jasa Sampah Medis Rp660.000.000
5. Belanja Jasa Kebersihan (Outsourcing) Rp1.974.000.000
7. Belanja Jasa Porter Rp241.200.000
8. Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Rp564.900.000
9. Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp1.700.000.000
10. Belanja Gas Rp.9,5 Miliar
“Menurut saya ini nilai tidak masuk logika akal sehat, lagi pula tanpa rincian volume pemakaian, jenis gas medis serta tanpa pembanding harga pasar, ” jelas Okta.
Belanja jasa pelayanan BLUD Rp.35,34 miliar untuk 12 bulan juga mengundang tanda tanya besar. Belum lagi outsourcing dan jasa pendukung, fragmentasi anggaran belanja kebersihan mencapai Rp2 miliar. Jasa sampah medis Rp660 juta, porter Rp.241 juta dan pemeliharaan jaringan air Rp.564 juta semuanya tampak terpisah belum lagi pengelolaan limbah yang diduga tidak sesuai permenkes,” ungkap Okta.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak RSUD. Upaya menghubungi via telepon masih terus dilakukan guna mendapatkan informasi yang berimbang.(Tim/Red)
