Gennus.id | Kabupaten Bandung – Peresmian Dapur Sumber Pangan Pangan Gizi (SPPG) Pradipta 1 yang berlangsung Senin, 4 Mei 2025 lalu di Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, menyisakan sejumlah catatan penting. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat perwakilan pemerintah dan unsur keamanan ini memunculkan pertanyaan terkait kelengkapan administrasi, kesesuaian aturan, serta transparansi pengelolaan program.
Acara peresmian dihadiri oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cimenyan, Oneng Ruskasih, S.Sos., M.KP yang mewakili Camat Cimenyan, Lurah Cibeunying H. Ojat Kurnia, serta perwakilan dari kepolisian dan TNI. Dari Polsek Cimenyan dihadiri oleh Kanit Bhabinkamtibmas AKP Taryo beserta anggota Aipda Yosep, sedangkan dari Koramil 2413/Cilengkrang diwakili oleh Babinsa Sertu Muyana.
Informasi ini di dapat dari Redaksi Reportasejabar.com, media yang tergabung di Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT)
Dari hasil pengamatan awak media, teridentifikasi dua hal yang menjadi sorotan utama. Pertama, terkait status perizinan bangunan. Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Camat Cimenyan, Muhammad Rizal, S.Hut., MM, ia mengakui bahwa dapur tersebut belum memiliki Izin Pembangunan Gedung (PBG). Bahkan, menurutnya dari 10 unit dapur sejenis yang ada di wilayah kecamatan tersebut, semuanya belum memiliki izin, dan kondisi serupa hampir berlaku di seluruh dapur SPPG se-Kabupaten Bandung. Pihak kecamatan saat ini diketahui sedang melakukan penyuluhan terkait pentingnya pemenuhan perizinan tersebut.
Kedua, ditemukan ketidaksesuaian dalam penataan dekorasi. Di bawah lambang Garuda Pancasila, foto Wakil Presiden terpasang di sisi kanan, padahal berdasarkan aturan protokol posisi tersebut seharusnya ditempati oleh foto Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Kasi Pemberdayaan Oneng Ruskasih menanyakan data jumlah penerima manfaat program. Ketua Pengelola Dapur SPPG, Rino, menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 800 orang yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat, yang datanya dikumpulkan melalui jaringan kader PKK.
Namun, ketika ditanya apakah proses pendataan tersebut sudah diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak kelurahan, Lurah Cibeunying H. Ojat Kurnia menjawab singkat, “Tidak”. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakakuratan data dan kurangnya sinkronisasi antar instansi dalam pengelolaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, terkait aspek lingkungan, AKP Taryo menanyakan sistem pengelolaan limbah yang digunakan. Pihak pengelola menjelaskan bahwa limbah dikelola dengan cara disedot secara berkala, dan menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Saat awak media hendak melakukan verifikasi langsung ke dalam area dapur untuk melihat kondisi dan fasilitas yang ada, akses tersebut dilarang oleh Aipda Yosep dari Bhabinkamtibmas. Terjadi percakapan dan adu argumen terkait hal tersebut.
Dalam percakapan itu, anggota kepolisian tersebut sempat bertanya asal daerah awak media, serta menanggapi tawaran untuk mampir ke rumah warga sekitar dengan nada curiga. Awak media sempat ditarik oleh pihak keamanan saat berusaha tetap melakukan peliputan. Padahal, media yang bertugas menyampaikan bahwa lembaganya telah memiliki kerja sama dan kemitraan dengan TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
“Kami juga sedang menjalankan tugas, sama seperti abang yang sedang bertugas,” ujar salah satu awak media saat berdialog dengan Aipda Yosep yang menyatakan dirinya bertugas meskipun berasal dari daerah Cicalengka.
Setelah kejadian tersebut, awak media melanjutkan konfirmasi ke tingkat kecamatan untuk memastikan status perizinan, yang kemudian mendapatkan penjelasan dari Sekretaris Camat mengenai kondisi perizinan yang belum merata.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pengelola dapur maupun instansi terkait terkait temuan-temuan yang diangkat dalam liputan ini. Redaksi akan terus memantau perkembangan dan langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya.(Tim/Red)
