GENNUS.ID-Jakarta| Perdebatan mengenai usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kian mengerucut. Di tengah mayoritas partai parlemen yang telah menentukan sikap, perhatian publik kini tertuju pada satu partai yang belum menyatakan posisi secara tegas: Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, NasDem, dan PAN secara terbuka mendukung pilkada melalui DPRD. Di sisi lain, PDI Perjuangan menegaskan penolakan. Di antara dua kutub tersebut, PKS berada pada posisi strategis—dan justru karena itu, sikapnya menjadi yang paling dinantikan publik.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai PKS tengah berada dalam fase kalkulasi politik yang krusial. Menurutnya, PKS dihadapkan pada pilihan antara keuntungan jangka pendek dalam lingkar kekuasaan atau konsistensi sikap untuk membangun modal politik jangka panjang.
“PKS sedang menghitung arah: memilih kenyamanan menabung uang dalam kekuasaan hari ini, atau konsistensi sikap untuk menabung suara menuju Pemilu 2029,” ujar Alip.
Secara matematis, lanjut Alip, keberadaan PKS di barisan pendukung pilkada DPRD tidak menentukan. Koalisi pendukung kebijakan tersebut telah mengantongi suara yang cukup untuk memenangkan voting di parlemen; dengan atau tanpa PKS, permainan tetap berjalan. Karena itu, secara politik justru lebih rasional bagi PKS untuk mengambil posisi berseberangan.
“Bergabung dengan koalisi pilkada DPRD tidak menambah nilai politik apa pun bagi PKS. Sebaliknya, jika PKS bersama PDIP menolak kebijakan ini, mereka akan tampil sebagai kekuatan moral—partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga marwah reformasi,” jelasnya.
Menurut Alip, sikap tersebut berpotensi melahirkan konfigurasi politik baru yang menarik: koalisi nasionalis–religius dengan daya tarik elektoral kuat. “Kalau mau simbolik, ini bisa disebut koalisi merah-putih sejati. PDIP dengan merahnya, PKS dengan putihnya,” katanya.
Koalisi semacam ini dinilai berpotensi menjadi magnet bagi suara protes rakyat—kelompok pemilih yang kecewa terhadap demokrasi yang semakin elitis, transaksional, dan menjauh dari kepentingan publik. Dalam konteks Pemilu 2029, suara-suara tersebut dapat menjadi penentu arah politik nasional.
Menanggapi anggapan bahwa PKS dan PDIP sulit dipertemukan karena perbedaan ideologi, Alip menilai pandangan tersebut mengabaikan fakta sejarah politik Indonesia.
“Secara historis, PKS justru memiliki saham politik besar dalam proses yang mengantarkan Megawati ke kursi presiden. PKS—yang saat itu masih bernama Partai Keadilan—merupakan salah satu kekuatan politik efektif yang secara konsisten menekan Gus Dur untuk mundur karena terkait dugaan kasus Bulogate dan Brunaigate. Rangkaian tekanan politik itulah yang membuka jalan bagi Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Sejarah ini tidak bisa dihapus begitu saja,” tegasnya.
Alip menambahkan, keputusan PKS hari ini bukan sekadar soal posisi politik jangka pendek, melainkan tentang bagaimana partai tersebut akan dicatat dalam sejarah demokrasi Indonesia.
“Publik sedang menunggu: apakah PKS akan tenggelam dalam pelukan kekuasaan, atau berdiri sebagai partai yang tetap kritis ketika demokrasi dibajak oleh kepentingan elit,” pungkasnya.
(Red)
