Gennus.id | Jakarta – Publik kembali dihebohkan dengan dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan barang untuk kebutuhan pendidikan. Kali ini, sorotan tertuju pada pengadaan sepatu dalam program “Sekolah Rakyat” yang disebut-sebut mencapai harga Rp700 ribu per pasang.
Isu ini mencuat setelah adanya pernyataan dari pihak brand lokal yang mengklaim bahwa harga produksi sepatu dengan spesifikasi serupa berada di kisaran Rp170 ribu per pasang. Selisih harga yang cukup signifikan ini memicu reaksi luas dari masyarakat, khususnya di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Mereka menilai adanya potensi ketidaksesuaian antara harga pasar dengan nilai pengadaan yang dibebankan pada anggaran publik.
“Jika benar ada perbedaan harga yang jauh, tentu perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah ada faktor distribusi, kualitas tambahan, atau hal lain yang membuat harga meningkat,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga mulai membandingkan dengan isu anggaran lain yang dinilai tidak proporsional. Misalnya, alokasi belanja untuk kebutuhan penunjang non-prioritas yang nilainya disebut mencapai ratusan triliun rupiah, sementara sektor kebutuhan dasar seperti pangan atau bantuan langsung dinilai belum optimal.
Sorotan pun mengarah kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan institusi kejaksaan, yang diharapkan dapat menindaklanjuti jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tersebut.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai rincian spesifikasi, mekanisme pengadaan, maupun alasan perbedaan harga yang menjadi polemik.
Pengamat menekankan pentingnya asas transparansi dalam setiap penggunaan anggaran negara, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua harus berbasis data dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul persepsi negatif yang merugikan kepercayaan publik,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara tetap menjadi faktor penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(Rls/Red)
Tim Rakyat Bangsa Indonesia Bersatu
