Gennus.id | Jakarta – KONFLIK AGRARIA di Indonesia bukan sekadar sengketa lahan, namun suatu cermin retaknya relasi antara negara, rakyat, dan korporasi. Dari wilayah perkebunan hingga konsesi tambang, selalu pola yang sama terus berulang; masyarakat berhadapan dengan perusahaan besar, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) hadir tanpa taring, bahkan kerap tanpa keberpihakan yang jelas.
Dalam situasi ideal, pemda seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keadilan agraria. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya.
Dibanyak kasus, pemda lebih terlihat sebagai penonton aktif, hadir dalam forum mediasi, tetapi absen dalam keputusan. Mereka terjebak dalam posisi ambigu, antara melindungi warganya atau menjaga iklim investasi yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Akar persoalan ini tidak sederhana, tetapi juga tidak bisa terus disederhanakan dengan alasan klasik “keterbatasan kewenangan.”
Carut-marut tata kelola perizinan, menjadi bukti nyata kegagalan sistemik. Izin perkebunan dan pertambangan, kerap terbit di atas lahan yang telah lama dikelola masyarakat, bahkan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.
Tumpang tindih ini bukan kecelakaan administratif, itu adalah konsekuensi dari sistem yang longgar, tidak transparan, dan minim akuntabilitas.
Pemda sering berlindung dibalik narasi, bahwa; kewenangan pencabutan izin berada ditangan pemerintah pusat. Namun dalih ini justru membuka fakta yang lebih mengkhawatirkan, daerah menanggung beban konflik, tetapi tidak dibekali kuasa untuk menyelesaikan. Ketimpangan kewenangan ini, menciptakan ruang abu-abu yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Lebih jauh, ketergantungan terhadap investasi, telah menempatkan pemda dalam posisi yang tidak netral. Perusahaan besar dipandang sebagai penyelamat ekonomi daerah, penyedia lapangan kerja, penyumbang pajak, dan simbol pembangunan.
Dalam logika ini, keberpihakan kepada masyarakat menjadi mahal, bahkan dianggap berisiko secara politik dan ekonomi. Akibatnya, keadilan dikompromikan, dan konflik dibiarkan berlarut-larut.
Tidak berhenti disitu, dugaan konflik kepentingan dalam proses perizinan semakin memperkeruh keadaan. Ketika oknum pejabat daerah terlibat dalam praktik non-transparan, maka harapan terhadap pemda sebagai mediator yang adil runtuh seketika. Negara tidak lagi berdiri di tengah, ia condong ke arah yang memiliki modal dan akses.
Disisi lain, masyarakat, terutama komunitas adat, masih berada dalam posisi paling rentan. Minimnya pengakuan hukum atas wilayah adat, membuat mereka kalah sebelum bertarung. Diatas kertas, perusahaan memiliki izin; di lapangan, masyarakat memiliki sejarah. Namun dalam sistem hukum yang kaku, dokumen lebih berkuasa daripada ingatan kolektif.
Pendekatan pemda yang cenderung reaktif dan jangka pendek, semakin memperburuk situasi. Dialog digelar, tetapi tanpa arah. Mediasi dilakukan, tetapi tanpa eksekusi. Konflik diredam sesaat, hanya untuk muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Ini bukan penyelesaian, ini penundaan krisis.
Pertanyaannya kini sederhana, namun mendasar; dimana negara berdiri? Jika pemda sebagai representasi negara didaerah, tidak mampu atau tidak mau, menjadi penjamin keadilan, maka konflik agraria akan terus menjadi bom waktu sosial.
Ini tidak hanya mengancam stabilitas daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sudah saatnya pemerintah berhenti, mengelola konflik sebagai rutinitas administratif. Diperlukan reformasi menyeluruh, sinkronisasi data lahan berbasis satu peta yang akurat, penegasan dan distribusi kewenangan yang adil antara pusat dan daerah, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Transparansi perizinan, harus menjadi standar, bukan pengecualian.
Lebih dari itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat, harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar wacana.
Tanpa langkah tegas dan keberanian politik, pemda akan terus berada dipersimpangan kepentingan, dan konflik agraria akan tetap menjadi luka terbuka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Jika negara terus absen dalam keadilan, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, konflik tidak lagi sekadar sengketa lahan, ia berubah menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih berbahaya.(Rls/Red)
Oleh: Tamrin
(Pimpinan Media Hunter.News)
