GENNUS.ID | Jakarta – Keputusan PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dinilai bukan sekadar pilihan normatif dalam demokrasi, melainkan strategi politik untuk menjaga akses kekuasaan. Sikap ini dibaca sebagai upaya membuka peluang masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus merawat ruang tawar menuju kontestasi politik 2029.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai. Dilansir dari Harian Merdeka, gaya oposisi PDIP saat ini memang terlihat tidak setajam pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik tetap disampaikan, namun dengan nada lebih moderat dan diplomatis, disertai upaya menjaga komunikasi politik dengan pemerintah.
Menurut Arifki, pergeseran gaya tersebut mencerminkan perhitungan politik yang lebih pragmatis. PDIP dinilai sengaja menghindari oposisi konfrontatif agar tidak terjebak dalam isolasi politik, sekaligus tetap memiliki posisi tawar dalam dinamika kekuasaan yang terus bergerak.
“Sikap penyeimbang bisa dibaca sebagai upaya PDIP untuk tidak menutup pintu kekuasaan. Tetap kritis, tetapi tidak memosisikan diri sebagai musuh politik permanen,” ujar Arifki kepada wartawan Selasa (13/1/2026).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menjelaskan, strategi ini relevan dalam konteks konsolidasi awal pemerintahan Prabowo yang masih dinamis. Dengan menjaga relasi politik, PDIP dinilai memiliki peluang masuk kabinet melalui skema reshuffle atau kerja sama politik di tengah perjalanan pemerintahan.
Lebih jauh, Arifki menilai PDIP juga sedang membaca ulang peta kekuatan elite nasional, termasuk dinamika relasi antara Joko Widodo dan SBY, yang sama-sama memiliki pengaruh politik dan jaringan kekuasaan luas. Kedua tokoh tersebut diperkirakan akan memainkan peran penting dalam membaca dan menentukan konfigurasi calon wakil presiden menuju 2029.
“PDIP tentu tidak bisa mengabaikan fakta bahwa relasi SBY dan Jokowi ke depan akan sangat dinamis. Posisi cawapres akan menjadi titik temu kepentingan banyak elite, dan PDIP tampak tidak ingin keluar dari arena itu terlalu dini,” kata Arifki.
Dalam konteks tersebut, sejarah relasi politik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo juga dinilai menjadi faktor penting. Meski sempat berada di kubu berseberangan, keduanya pernah menjalin duet politik, yang menunjukkan bahwa kerja sama strategis bukan hal asing dalam tradisi PDIP.
“Secara historis, Megawati dan Prabowo pernah berduet. Artinya, secara psikologis dan politis, opsi itu bukan sesuatu yang tabu. Peluang itu tampaknya tidak ingin ditutup PDIP, terutama untuk memberi ruang bagi kadernya di 2029,” ujarnya.
Selain kalkulasi elite, PDIP juga dinilai tengah menjaga basis pemilih pemerintah yang jumlahnya signifikan. Oposisi keras berisiko mengalienasi pemilih moderat dan pragmatis yang cenderung menghindari konflik elite berkepanjangan.
Dengan demikian, keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tidak semata soal etika demokrasi, melainkan bagian dari strategi bertahan dan bernegosiasi dalam peta kekuasaan nasional. Kritik tetap diarahkan pada substansi kebijakan, namun dirancang agar tidak mengunci peluang politik PDIP di masa depan, termasuk dalam konfigurasi Pilpres 2029.
(Agus/Red)
