GENNUS.ID | BANDA ACEH — Di tengah penderitaan korban banjir bandang yang masih berjibaku dengan lapar dan trauma, mencuatnya alokasi dana relawan Rp6,8 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menjadi ironi yang mengusik nurani. Saat rumah, kebun, dan sumber penghidupan warga lenyap tersapu lumpur, batu, dan kayu, anggaran kemanusiaan justru dipertanyakan karena diduga memberi ruang bagi praktik tak berperikemanusiaan.
Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh meninggalkan kehancuran luas. Banyak korban mengaku bantuan logistik belum merata, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makanan. Di saat kondisi itu berlangsung, publik dikejutkan dengan informasi dana miliaran rupiah yang dialokasikan untuk relawan.
Kekecewaan itu disuarakan Anwar Rabo, korban banjir asal Pante Bidari, Aceh Timur. Meski menjadi korban, ia mengaku tetap turun membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
“Kami di sini juga relawan. Walaupun saya korban, saya tetap menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menolong antar sesama,” ujar Anwar, Selasa (20/1/2026).
Ia menyindir keras konsep uang lelah relawan, terutama ketika korban masih kesulitan makan. Menurutnya, praktik tersebut mencederai makna kerelawanan.
“Namanya relawan kok bicara uang lelah dan makan. Kalau begitu, itu bukan relawan, itu cari makan,” tegasnya.
Lebih jauh, Anwar dan warga korban banjir menuntut BPBA mempublikasikan secara terbuka daftar relawan yang menggunakan anggaran Rp6,8 miliar tersebut. Mereka ingin tahu apakah para relawan itu benar-benar pernah hadir di tengah korban, atau sekadar nama di atas kertas agar anggaran miliaran bisa dicairkan.
“Korban berhak tahu wajah-wajah itu. Pernahkah mereka turun ke sini, atau hanya tercatat di laporan,” ujar Anwar.
Menanggapi sorotan itu, BPBA menjelaskan bahwa dana Rp6,8 miliar merupakan bagian dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk operasional penanganan darurat, meliputi konsumsi, transportasi, perlengkapan relawan, logistik, dan operasional posko, serta digunakan sesuai regulasi kebencanaan.
Namun kritik tak mereda. Warga menilai persoalan utama bukan hanya legalitas, melainkan keadilan dan transparansi. Di tengah penderitaan korban, tuntutan audit terbuka dan publikasi data relawan pun kian menguat, agar dana bencana benar-benar berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar sah di laporan.
(Red)
