Gennus.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan instruksi langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, untuk menelusuri berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan program prioritas nasional tersebut, termasuk indikasi praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Dudung mengungkapkan bahwa informasi mengenai dugaan transaksi titik dapur MBG sudah diterimanya dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan di lapangan. Ia menilai terdapat banyak potensi celah yang bisa memicu ketimpangan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik,” kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Meski begitu, Dudung belum bersedia membeberkan secara rinci seluruh potensi masalah yang ditemukan. Ia hanya memastikan bahwa investigasi akan dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk menyangkut kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
“Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya,” ujarnya.
“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” lanjut Dudung.
Selain dugaan jual-beli titik dapur MBG, Dudung juga menyoroti laporan terkait SPPG yang sudah dihentikan operasionalnya namun masih tetap menerima aliran insentif dari pemerintah. Hal ini mengacu pada data dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebutkan sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia telah disetop sementara operasionalnya. Meski demikian, dapur-dapur MBG tersebut disebut masih memperoleh dana insentif hingga Rp6 juta per hari.
“Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu,” ujarnya.
Dudung menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo bukan hanya sebatas pemeriksaan administratif, tetapi juga memastikan program prioritas nasional berjalan tanpa penyimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan menggandeng berbagai pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan kolaborasi dalam evaluasi program MBG maupun program strategis lainnya.
“Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.
Dudung juga menegaskan bahwa jika nantinya ditemukan pelanggaran atau pihak-pihak yang bermain dalam program tersebut, ia tidak akan ragu mengungkapkannya secara terbuka kepada publik dan media. Menurutnya, karena program MBG menggunakan uang rakyat, maka masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang terlibat jika terjadi penyimpangan.
“Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” lanjut Dudung.
Pernyataan ini memicu sorotan publik terhadap pengelolaan program MBG yang sebelumnya juga diterpa isu keracunan makanan hingga dugaan lemahnya pengawasan di sejumlah daerah.(Rls/Red)
Sumber: detikNews
