Gennus.id | Bogor – Kebijakan DKM Masjid Agung Kota Bogor yang membuka donasi kepada masyarakat untuk penyediaan menu berbuka puasa di bulan Ramadhan menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Kritik tersebut disampaikan oleh Bagas Pamungkas, Presidium Federasi Mahasiswa Revolusioner, yang menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan kondisi pengelolaan anggaran hibah yang selama ini diterima.
Menurut Bagas, selama ini Pemerintah Kota Bogor diketahui telah memberikan dana hibah kepada pengelola masjid dengan nilai yang cukup besar, bahkan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Oleh karena itu, ia mempertanyakan alasan dibukanya donasi kepada masyarakat untuk kegiatan berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan.
“Jika benar dana hibah yang diberikan mencapai miliaran rupiah, maka publik berhak mengetahui secara jelas penggunaannya. Sangat ironis ketika lembaga yang menerima hibah dari uang rakyat justru kembali mengajak masyarakat untuk patungan menyediakan menu berbuka puasa,” ujar Bagas dalam keterangannya kepada media.
Ia menilai, sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Kota Bogor, Masjid Agung Kota Bogor seharusnya mampu memaksimalkan penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, termasuk penyediaan menu berbuka puasa bagi jamaah selama bulan Ramadhan.
“Ramadhan adalah momentum berbagi. Dengan dukungan dana hibah yang besar, seharusnya DKM mampu mengalokasikan anggaran tersebut untuk menjamin kegiatan berbuka puasa bersama secara penuh, tanpa harus kembali meminta donasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Federasi Mahasiswa Revolusioner juga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah tersebut agar publik mengetahui secara jelas peruntukan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Bagas menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor untuk meminta penjelasan langsung dari pemerintah daerah terkait persoalan tersebut.
Menurutnya, aksi tersebut akan dilakukan untuk mempertanyakan kepada Wali Kota Bogor sebagai kepala administrasi tertinggi di Kota Bogor mengenai mekanisme, pengawasan, serta transparansi penggunaan dana hibah yang diberikan kepada pengelola masjid.
“Kami sedang mengkonsolidasikan massa dan dalam waktu dekat akan menggelar aksi di Balai Kota Bogor. Kami ingin meminta penjelasan langsung kepada Wali Kota Bogor terkait penggunaan dana hibah tersebut. Jangan sampai dana yang bersumber dari uang rakyat tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bagas.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik dan pengelolaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana hibah benar-benar digunakan untuk kepentingan umat dan masyarakat. Jika tidak ada keterbukaan, maka wajar jika publik mempertanyakan dan mahasiswa turun ke jalan,” pungkasnya.(Rls/Red)
