GENNUS.ID | JOGJA – Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara DIY menggelar aksi unjuk rasa di DPRD DIY Selasa (14/1/2026) sore, untuk menolak wacana Pilkada melalui DPRD Aksi yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta ini menyuarakan kekhawatiran mendalam. Perubahan mekanisme dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
“Wacana Pilkada lewat DPRD ini sangat mencederai amanat reformasi. Setelah 2005, konstitusi kita sudah menyepakati bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan dimandatkan ke DPRD,” tegas Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibie, yang bertindak sebagai perwakilan aksi di sela-sela unjuk rasa.
Dias menjelaskan, argumen efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang (money politics) yang kerap dipakai untuk mendukung wacana tersebut tidaklah relevan. Menurutnya, pemindahan mekanisme pemilihan justru berisiko melahirkan praktik politik uang di ruang tertutup dengan nilai transaksi yang jauh lebih besar.
“Kalau Pilkada dipindah ke DPRD, tidak ada jaminan money politic hilang. Justru alirannya bisa lebih besar dan tidak lagi mengalir ke rakyat, tapi ke kursi perwakilan,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa demokrasi adalah hak substansial warga negara yang tidak boleh dikorbankan demi pertimbangan teknis seperti anggaran. Baginya, masalah efisiensi seharusnya diselesaikan melalui pembenahan manajemen penyelenggaraan, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.
Selain menolak mekanisme pemilihan, mahasiswa juga mencurigai wacana ini sebagai upaya uji respons publik atau cek ombak. Dias khawatir, jika publik diam, perubahan ini akan membuka pintu bagi amandemen konstitusi yang lebih luas, termasuk mekanisme pemilihan presiden.
“Kami curiga ini hanya cek ombak. Kalau dibiarkan, ke depan bukan tidak mungkin pemilihan presiden kembali lewat MPR,” katanya.
Mahasiswa mengancam akan memperbesar eskalasi aksi jika wacana tersebut berlanjut ke tahap pembahasan rancangan undang-undang (RUU). BEM Nusantara siap menggalang aliansi yang lebih besar bersama masyarakat sipil untuk menjegal aturan tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyatakan pihaknya sangat menghormati penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari hak demokrasi.
Secara pribadi, Umaruddin mengaku sependapat dengan kekhawatiran mahasiswa. Ia menilai Pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi yang sudah berjalan stabil di Indonesia.
“Secara pribadi saya sangat setuju. Demokrasi kita sudah melalui proses panjang dan mulai matang, itu harus dipertahankan. Jangan sampai kita mengalami kemunduran,” jelas Umaruddin.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa secara kelembagaan, ia terikat pada mekanisme internal partai dan fraksi dalam menyikapi isu nasional tersebut. “Sebagai pribadi saya sepakat dengan mahasiswa, tapi sebagai anggota fraksi tentu ada aturan yang harus saya jaga,” pungkasnya.
(Red)
