GENNUS.ID | Jakarta — Perombakan kabinet (reshuffle) di awal 2026 bukan lagi sekadar rotasi jabatan, melainkan evaluasi perdana terhadap kemampuan kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Memasuki tahun kedua, toleransi publik dan pasar terhadap alasan transisi mulai menipis. Yang dinilai bukan niat, melainkan kapasitas pemerintah untuk memperbaiki diri dan mengeksekusi kebijakan secara efektif.
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan kegelisahan pasar, pemerintah dihadapkan pada satu ujian serius: membayar “hutang kepercayaan” akibat penempatan Thomas Djiwandono—yang memiliki hubungan keluarga—di Bank Indonesia (BI). Dalam konteks ini, reshuffle menjadi momentum kunci untuk memulihkan kredibilitas, dengan satu syarat utama: pembentukan Zaken Kabinet yang murni profesional.
Penempatan figur dekat lingkar kekuasaan ke otoritas moneter telah memicu persepsi risiko terhadap independensi BI. Karena itu, setiap langkah lanjutan pemerintah akan dibaca sangat sensitif oleh pasar. Pemerintah dituntut menghindari kesan “tukar guling” jabatan antar-elite yang justru memperdalam kecurigaan publik.
“Kondisi genting ini bertambah seiring munculnya isu penempatan mantan Deputi Gubernur BI yang diganti, Juda Agung, ke dalam kabinet. Langkah seperti itu sebaiknya dihindari sejauh mungkin. Jangan sampai muncul kesan kuat adanya tukar guling jabatan. Jika itu terjadi, pasar akan merespons negatif dan kepercayaan yang sudah goyah bisa semakin terkikis,” tegas Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo di Jakarta, Selasa (28/1).
Menurut Alip, tahun kedua pemerintahan Prabowo menjadi fase krusial. Jika pada tahap ini pemerintah gagal menunjukkan koreksi nyata—mulai dari perampingan kabinet, perbaikan koordinasi, hingga kejelasan arah kebijakan—maka label “tidak mampu bekerja” akan cepat melekat, baik di mata rakyat maupun investor.
“Reshuffle ini bukan kosmetik. Ini ujian apakah pemerintahan Prabowo mampu belajar dan membenahi diri. Jika gagal, dampaknya bukan hanya pada stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga akan menjadi beban politik serius menuju Pemilu 2029,” ujarnya.
Ia menilai kabinet yang gemuk akibat politik akomodasi terbukti lamban, boros energi, dan lemah dalam eksekusi. Karena itu, reshuffle perlu diperlakukan sebagai operasi diet lemak politik secara serius, bukan sekadar redistribusi kursi kekuasaan.
“Prabowo harus berani membayar mahal kesalahan penempatan di BI dengan membangun Zaken Kabinet dalam reshuffle besar-besaran ini. Komando harus tegas di tingkat elit, birokrasi dipangkas, dan menteri dipilih berdasarkan kompetensi. Hanya dengan kabinet yang ramping, profesional, dan efisien, pemerintah bisa memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga peluang politiknya ke depan,” pungkas Alip. (Red)
