JAKARTA | GENNUS.ID – Amnesty International Indonesia menyayangkan keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah ini kontraproduktif dengan posisi Indonesia yang sedang memimpin Dewan HAM PBB.
“Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris,” kata Usman Hamid dalam pernyataan tertulis, Senin (27/1).
Usman menegaskan, “Board of Peace itu bagian dari meningkatnya serangan Trump ke PBB, lembaga keadilan internasional dan norma-norma universal.”
Menurutnya, keputusan ini menegaskan standar ganda Indonesia dan merupakan tamparan bagi upaya puluhan tahun memperkuat sistem global. “Alih-alih memperbaiki, Indonesia malah ikut dalam perusakan sistem nilai universal dan kesetaraan yang susah payah dibangun pasca-Perang Dunia II,” ujarnya.
Amnesty mendesak pemerintah Indonesia menjelaskan secara terbuka alasan di balik keputusan yang dinilai merusak sistem hukum internasional tersebut. Organisasi HAM itu juga meminta Komisi I DPR segera memanggil Menteri Luar Negeri untuk meminta penjelasan.
“Komisi I wajib memastikan kebijakan luar negeri sejalan konstitusi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia melalui hukum internasional dan prinsip universal hak asasi manusia,” tegas Usman.
Kritik juga ditujukan pada konteks perdamaian di Gaza. Usman menyatakan Indonesia harus memastikan segala upaya atas nama perdamaian di Palestina melibatkan rakyat Palestina.
“Di tengah masih adanya pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza yang sistematis dan mengarah pada genosida, sikap Indonesia bergabung dengan Amerika tanpa keterlibatan rakyat Palestina mencerminkan standar ganda,” katanya.
Ia menegaskan, “Perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati. Sikap seperti ini berpotensi ikut memperkuat dan melanggengkan kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.”
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam sela-sela World Economic Forum di Davos pada Kamis (22/1/2026). Presiden mengatakan keputusan tersebut adalah bentuk peran aktif Indonesia dalam perdamaian di Gaza sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan.
Langkah ini dinilai ironis mengingat situasi aktual di Gaza. Lebih dari dua bulan setelah gencatan senjata, dan meski ada perintah mengikat dari Mahkamah Internasional (ICJ) serta resolusi Majelis Umum PBB, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza masih sangat terbatas. Amnesty menilai kondisi ini menunjukkan otoritas Israel secara sengaja memberlakukan kondisi kehidupan yang dirancang menyebabkan kehancuran fisik warga Palestina di Gaza, suatu tindakan yang dilarang berdasarkan Konvensi Genosida. (Red)
